Investigasifakta.news
Tapanuli Utara, 17/10/2025
Era Covid -19 menjadi arena kemelut, dimana tuntutan dari pada stagnan nya pertumbuhan ekonomi ketika itu menimbulkan “masalah” baru disetiap nadi perekonomian masyarakat. Hal itu membuat Pemerintah daerah memutar otak untuk mencari dana suntikan dari berbagai pihak sehingga timbullah niat pemkab Taput ketika itu untuk meminjam Dana dari salah satu perusahaan Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT. SMI (sarana Multi Infrastruktur) dengan harapan dapat membantu Perputaran Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara.
Dari awal Pengajuan Pinjaman Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Diduga sudah bermasalah, Pasalnya Hal pinjaman ini tidak diajukan sebelumnya ke DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk persetujuan. Tetapi berita yang beredar di Media sosial akhirnya pinjaman PEN tersebut di “deal” kan yang diduga juga tanpa disetujui seluruh anggota DPRD Tapanuli Utara.
Terkesan “dipaksa” tentu hal ini menjadi “Remind” bagi masyarakat dan Juga Pihak Kejaksaan, untuk menelisik secara mendalam efek daripada Cicilan PEN saat ini yang berimplikasi langsung kepada kelanjutan pembangunan di Tapanuli Utara saat ini sampai Tahun-tahun berikutnya.
Diketahui dari berbagai sumber, APBD Taput terseok-seok diakibatkan Cicilan Pinjaman PEN yang Signifikan sekitar 82 Miliar/tahun nya membuat APBD kesulitan dalam menentukan arah pembangunan, jika kita menghitung dengan Kalkulator Ibu-ibu di Pasar APBD Taput saat ini terbilang kurang-lebih 1,4 Triliun. Jika dikurangkan Belanja pegawai kurang lebih 650 M per tahun ditambah cicilan PEN kurang Lebih 82 Miliar per tahun ditambah lagi Gaji PPPK (P3K) yang ribuan itu, maka dapat dikalkulasi pembangunan Taput selama masa pembayaran Hutang PEN akan stagnan dan Jalan Ditempat.
Beruntung Taput mempunyai dua sosok pemimpin yang Brilian yang mampu berkomunikasi dengan beberapa Kementerian dan Lembaga di Pusat sehingga “isu” Lobi lobi Anggaran DAK/DAU dapat diakomodir dari Pusat untuk membantu perekonomian Tapanuli Utara dan terutama dalam Pembangunan Daerah.
Kembali ke pinjaman PEN, Ditengah Besarnya Cicilan Pinjaman PEN yang hampir memporakporandakan APBD secara langsung, Bupati Tapanuli Utara dalam Hal ini Dr. Jonius TP Hutabarat melakukan Negoisasi ke PT. SMI untuk mencari “Win Solusi” https://diskominfo.taputkab.go.id/berita/v/pemkab-taput-lakukan-pertemuan-dengan-pt-smi-persero
pembayaran Cicilan Utang PEN. Semoga Usaha Pemkab Taput tersebut bisa berbuah baik sehingga sedikit bisa membuat lega APBD taput untuk membangun banyak sektor yang lebih di utamakan.
Akhir – akhir ini, kembali Pinjaman PEN naik kepermukaan, di Media online dan Media Sosial, meminta kepada Pihak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Taput,Kejati Sumut, Kejaksaan Agung untuk memeriksa dugaan Korupsi Dana PEN di Taput pada tahun 2021 dan 2022 yang lalu.
Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia Kabupaten Tapanuli Utara angkat bicara, SPRI Taput meminta Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Taput, Kejati Sumut dan Kejaksaan Agung RI untuk memeriksa secara menyeluruh, mulai dari Proses Pengajuan Pinjaman PEN, Pembagian Proyek dengan Pola Penunjukan Langsung (PL) Dugaan adanya Fee Proyek kepada “Oknum”, Jumlah proyek PEN secara keseluruhan dan masih banyak Dugaan lain yang harus diungkap ke permukaan.
“Iya, kita kembali mendorong Aparat Penegak Hukum, dalam Hal ini Kejaksaan Negeri Taput, Kejati Sumut, Kejaksaan Agung RI, kita dorong untuk memeriksa kejanggalan di Proyek PEN dan Dugaan Korupsi yang terbungkus didalamnya, Ucap Ketua DPC SPRI Taput kepada media ini pada Jumat, 17/10/2025. Karena jika kita melihat saat ini keadaan Tapanuli Utara, sangat terbebani akibat cicilan PEN yang miliaran itu, sehingga berakibat kepada pembangunan Taput ke depan akan stagnan,Papar Lamhot.
Dorongan ini merupakan dukungan penuh dari DPC SPRI Tapanuli Utara kepada Adyaksa dalam Hal ini Kejaksaan untuk mengungkap Proses pinjaman PEN Taput sampai ke akar-akarnya.(Red)
