Tarutung – Sabtu 13 Desember 2025
Investigasifakta.news||Rangkaian kegiatan Semarak Rupiah di Hari Natal Penuh Damai (SERUNAI) yang dilaksanakan pada 12–14 Desember 2025 di Tarutung perlu dipahami secara proporsional berdasarkan dokumen perencanaan resmi kegiatan. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan panitia, seluruh agenda SERUNAI bersifat terjadwal, terbatas waktu, dan berorientasi pada kegiatan seni serta edukasi, sehingga tidak dirancang untuk mengganggu aktivitas publik maupun perekonomian masyarakat.
Dokumen rundown kegiatan menunjukkan bahwa setiap agenda SERUNAI berlangsung pada rentang waktu siang hingga sore hari, dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.15 WIB. Dengan durasi efektif rata-rata sekitar dua hingga tiga jam per hari, kegiatan ini tidak berlangsung sepanjang hari dan tidak berada pada jam sibuk utama aktivitas ekonomi masyarakat.
Dari sisi jenis kegiatan, SERUNAI diisi dengan lomba seni dan kreativitas yang melibatkan kelompok peserta terbatas dan tersegmentasi. Pada 12 Desember 2025, agenda difokuskan pada lomba tari kreasi bernuansa Natal tingkat gereja. Kegiatan ini diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan perlombaan, dan ditutup dengan penyerahan hadiah. Pola kegiatan yang sama diterapkan pada hari berikutnya untuk tingkat SMP, sementara pada 14 Desember 2025 difokuskan pada lomba menggambar tingkat SD kelas 4 hingga 6.
Karakter kegiatan tersebut menunjukkan bahwa SERUNAI merupakan agenda berbasis komunitas dan pendidikan, dengan peserta yang jelas serta jumlah yang dapat dikendalikan. Tidak terdapat agenda pawai, long march, atau aktivitas luar ruang berskala besar yang berpotensi menimbulkan penutupan jalan secara sistematis. Dengan demikian, secara konseptual, SERUNAI tidak dirancang sebagai kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas ekonomi warga.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa evaluasi terhadap sebuah kegiatan publik seharusnya merujuk pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan. Persepsi gangguan yang muncul di lapangan perlu dibedakan antara dampak insidental dan tujuan kegiatan itu sendiri. “Dalam analisis kebijakan, yang dinilai pertama adalah desain kegiatan. Jika desainnya terbatas, terjadwal, dan tidak melibatkan ruang publik secara masif, maka tidak tepat apabila langsung disimpulkan sebagai kegiatan yang mengganggu perekonomian,” ujar seorang akademisi.
Selain aspek waktu dan jenis kegiatan, segmentasi peserta juga menjadi faktor penting. SERUNAI melibatkan gereja, pelajar SMP, dan siswa SD, yang secara sosiologis bukan kelompok massa bebas. Keterlibatan anak-anak dan institusi pendidikan justru menunjukkan bahwa kegiatan ini diarahkan pada penguatan nilai budaya, kreativitas, dan kebersamaan, bukan pada mobilisasi massa dalam ruang publik.
Dalam konteks ekonomi lokal, aktivitas masyarakat pada siang hingga sore hari tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan SERUNAI tidak berlangsung pada jam pagi hari ketika arus distribusi dan perdagangan paling padat. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan bersifat minimal dan tidak struktural.
Di sisi lain, SERUNAI juga memiliki dimensi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari konteks waktu pelaksanaannya. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan upaya pemulihan masyarakat pascabencana di wilayah Tapanuli Utara. Panitia menyertakan penyaluran bantuan sosial sebagai bagian dari rangkaian acara, sehingga SERUNAI tidak semata dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai ruang solidaritas sosial.
Pendekatan semacam ini dinilai relevan dalam membangun kohesi sosial di tengah situasi krisis. Dalam banyak kajian kebencanaan, pemulihan psikososial masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi salah satu aspek penting selain pemenuhan kebutuhan fisik. Kegiatan seni dan kreativitas kerap digunakan sebagai medium untuk memulihkan semangat dan rasa kebersamaan komunitas.
Tokoh masyarakat setempat menilai bahwa perbedaan pandangan terhadap kegiatan publik merupakan hal yang wajar dalam ruang demokrasi. Namun, mereka mengingatkan agar penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis data. “Kritik itu perlu, tetapi harus adil. Kalau kegiatannya terbatas dan jelas jadwalnya, maka sebaiknya dilihat sesuai fakta, bukan asumsi,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Ke depan, koordinasi teknis di lapangan tetap menjadi catatan penting agar setiap kegiatan publik berjalan semakin tertib dan minim gangguan. Namun, hal tersebut tidak serta-merta meniadakan substansi dan tujuan positif dari sebuah agenda yang telah dirancang secara sistematis.
Dengan merujuk pada dokumen jadwal resmi, SERUNAI dapat dipahami sebagai kegiatan yang terencana, terkontrol, dan berorientasi pada nilai budaya serta sosial. Oleh karena itu, penilaian terhadap kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara proporsional, dengan membedakan antara persepsi gangguan dan fakta perencanaan. Pendekatan berbasis data dan rasionalitas menjadi kunci dalam menjaga kualitas diskursus publik dan keharmonisan sosial di tingkat lokal.(Hasiholan Tambunan)
